a. Konsep Stakeholder Relations Management (SRM)

Pada artikel terdahulu disebutkan bahwa salah satu fungsi External Relations di perusahaan pertambangan adalah mengelola hubungan pemangku kepentingan (stakeholder relations management). Pemangku kepentingan atau stakeholders adalah pihak-pihak yang memberi pengaruh kepada perusahaan atau dipengaruhi oleh adanya kegiatan operasional perusahaan.

Pengelolaan Hubungan Pemangku Kepentingan (Stakeholder Relations Management) ini didasarkan pada beberapa teori utama yang menjelaskan bagaimana organisasi atau perusahaan pertambangan berinteraksi dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap bisnis mereka. Beberapa konsep yang relevan yang bisa dijadikan referensi, antara lain:

1. Teori Pemangku Kepentingan (Stakeholder Theory)

Dikemukakan oleh Edward Freeman (1984), teori ini menyatakan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham (shareholders), tetapi juga kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk pemerintah, masyarakat, karyawan, dan pelanggan. Konsep ini menekankan bahwa keberlanjutan bisnis sangat dipengaruhi oleh bagaimana perusahaan mengelola hubungan dengan berbagai stakeholder.

2. Teori Legitimasi (Legitimacy Theory)

Teori legitimasi (legitimacy theory) adalah teori yang menjelaskan hubungan antara perusahaan dan masyarakat. Teori legitimasi pertama kali dicetuskan oleh Dowling dan Pfeffer pada tahun 1975. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan harus memperoleh “legitimasi sosial” dari masyarakat dan pemerintah agar dapat beroperasi dengan lancar.

Dalam konteks pertambangan, perusahaan harus membangun hubungan baik dengan masyarakat lokal, memenuhi standar lingkungan, dan menunjukkan bahwa keberadaannya membawa manfaat bagi stakeholders.

Prinsip Teori Legitimasi yaitu: 

• Perusahaan harus beroperasi sesuai dengan norma-norma sosial masyarakat
• Perusahaan harus memperhatikan masalah lingkungan dan sosial
• Perusahaan harus mengungkapkan laporan keberlanjutan
• Perusahaan harus mempertimbangkan konsekuensi lingkungan dan sosial dari aktivitas mereka

Sedangkan tujuan Teori Legitimasi adalah; 

• Mendukung keberlangsungan hidup suatu perusahaan.
• Membangun kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan,
• Memastikan perusahaan beroperasi dengan bertanggung jawab,
• Memastikan perusahaan tidak melanggar norma-norma masyarakat. 

Teori Legitimasi merupakan salah satu teori yang mendasari perkembangan CSR (Corporate Social Responsibility), yaitu konsep Tanggungjawab Sosial Perusahaan. Teori legitimasi memprediksi perilaku perusahaan dalam mengelola dan memelihara perspektif pemangku kepentingan utama. 

3. Teori Kontrak Sosial (Social Contract Theory)

Teori ini berpendapat bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk berkontribusi kepada masyarakat yang terkena dampak operasionalnya. Oleh karena itu, program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) menjadi bagian dari strategi bisnis dalam membangun hubungan positif dengan stakeholder.

Teori kontrak sosial adalah teori yang menjelaskan hubungan antara warga negara dan pemerintah, serta kewajiban mereka. Teori ini juga menjelaskan hubungan antara aturan dan hukum, dan mengapa masyarakat membutuhkannya. 

Aspek-aspek teori kontrak sosial:

• Masyarakat ada karena kesepakatan implisit yang memberikan aturan perilaku moral dan politik 
• Kewajiban moral dan politik seseorang bergantung pada kesepakatan untuk membentuk masyarakat 
• Pemerintah ada untuk melindungi warga negaranya, dan tidak memiliki wewenang kecuali yang diberikan oleh rakyat 
• Jika pemerintah tidak melindungi warga negaranya, maka pemerintah tersebut telah gagal 

Tokoh-tokoh yang mengemukakan teori kontrak sosial: Thomas Hobbes (1588-1689), Jean-Jacques Rousseau.

4. Teori Dependensi Sumber Daya (Resource Dependence Theory)

Teori RDT diperkenalkan oleh Jeffrey Pfeffer dan Gerald Salancik pada tahun 1978 melalui buku The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective.

Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan sangat bergantung pada sumber daya yang dikendalikan oleh stakeholders eksternal, seperti izin operasional dari pemerintah, tenaga kerja dari masyarakat lokal, atau dukungan investor. Oleh karena itu, perusahaan harus mengelola hubungan ini dengan baik untuk memastikan kesinambungan sumber daya yang dibutuhkan.

Teori ketergantungan sumber daya (RDT) adalah teori yang menjelaskan hubungan antara organisasi dan sumber daya eksternal yang dibutuhkannya. Teori ini juga menekankan pentingnya kekuasaan dalam organisasi. 

Aspek-aspek RDT adalah:

• Organisasi bergantung pada sumber daya eksternal untuk beroperasi
• Organisasi berkolaborasi dengan organisasi lain untuk mendapatkan sumber daya
• Organisasi berusaha mengurangi kekuasaan pihak lain atas mereka
• Organisasi berusaha meningkatkan kekuasaan mereka sendiri atas pihak lain
• Sumber daya yang vital dapat mengurangi ketidakpastian dalam hubungan organisasi
• Sumber daya yang vital dapat meningkatkan power perusahaan

Penerapan RDT

RDT dapat diterapkan dalam berbagai aspek strategi organisasi, seperti: struktur divisi organisasi, Perekrutan anggota dewan dan karyawan, Strategi produksi, Struktur kontrak, Hubungan organisasi eksternal. 

B. TIPE/JENIS STAKEHODERS DALAM INDUSTRI PERTAMBANGAN

Selain berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingannya, stakeholders dalam industri pertambangan dapat dikategorikan berdasarkan beberapa aspek lain:

1. Berdasarkan Hubungan dengan Perusahaan

• Direct Stakeholders → Memiliki keterlibatan langsung dengan perusahaan, seperti karyawan, pemegang saham, dan pemerintah.
• Indirect Stakeholders → Tidak terlibat langsung tetapi dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan, seperti masyarakat luas dan media.

2. Berdasarkan Kepentingan terhadap Operasional Tambang

• Economic Stakeholders → Pihak yang memiliki kepentingan finansial terhadap perusahaan, seperti investor, kreditur, pelanggan, dan supplier.
• Social & Environmental Stakeholders → Pihak yang terpengaruh oleh dampak sosial dan lingkungan dari operasional tambang, seperti masyarakat lokal dan LSM lingkungan.
• Regulatory Stakeholders → Pihak yang berwenang mengatur dan mengawasi industri pertambangan, seperti Kementerian ESDM, KLHK, dan pemerintah daerah.

3. Berdasarkan Sikap terhadap Perusahaan

• Supportive Stakeholders → Mendukung operasional perusahaan, misalnya pemerintah yang mendapatkan pajak dan masyarakat yang menerima manfaat ekonomi.
• Neutral Stakeholders → Tidak secara langsung mendukung atau menentang, tetapi dapat berubah tergantung situasi, seperti media atau akademisi.
• Oppositional Stakeholders → Secara aktif menentang operasional perusahaan, seperti LSM lingkungan yang menentang ekspansi tambang.

c. PROSES PENGELOLAAN STAKEHOLDERS dalam INDUSTRI PERTAMBANGAN

Stakeholder Management adalah proses berkelanjutan yang melibatkan identifikasi, analisis, komunikasi, dan strategi hubungan dengan stakeholder. Berikut adalah tahapan utama dalam pengelolaannya:

1. Identifikasi Stakeholders (Stakeholder Identification);

• Menentukan siapa saja stakeholder yang terlibat atau terdampak oleh operasional perusahaan.
• Menggunakan Stakeholder Mapping untuk mengelompokkan stakeholder berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingannya.

2. Analisis Stakeholders (Stakeholder Analysis);

• Menentukan ekspektasi, kebutuhan, dan kekhawatiran stakeholders terhadap operasional tambang.
• Menganalisis potensi risiko dan peluang dalam hubungan dengan stakeholder.
• Menggunakan Power-Interest Grid untuk memprioritaskan stakeholder berdasarkan kekuatan dan kepentingannya.

3. Perencanaan Strategi Hubungan dengan Stakeholders (Stakeholder Engagement Plan);

• Mengembangkan strategi komunikasi dan keterlibatan berdasarkan karakteristik stakeholders.
• Menentukan metode komunikasi yang sesuai (misalnya pertemuan langsung, media sosial, laporan tahunan, dialog terbuka, konsultasi publik).
• Menyiapkan strategi mitigasi risiko untuk stakeholder yang berpotensi menimbulkan konflik.

4. Implementasi dan Keterlibatan dengan Stakeholders (Stakeholder Engagement & Communication);

• Membangun komunikasi dua arah dengan stakeholders melalui pertemuan rutin, forum konsultasi, dan publikasi informasi terbuka.
• Melakukan negosiasi dengan stakeholder yang memiliki kepentingan bertentangan (seperti LSM lingkungan atau masyarakat terdampak).
• Membangun program tanggung jawab sosial (CSR) yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan regulasi pemerintah.

5. Monitoring dan Evaluasi (Stakeholder Relationship Monitoring & Evaluation);

• Melakukan survei atau wawancara dengan stakeholder untuk mengetahui apakah hubungan berjalan baik atau ada masalah yang perlu diatasi.
• Menganalisis dampak strategi komunikasi dan keterlibatan terhadap reputasi perusahaan dan keberlanjutan operasional.
• Melakukan perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan stakeholder berdasarkan hasil evaluasi.

Stakeholder Relations Management yang efektif membantu perusahaan menjaga stabilitas operasional, meningkatkan reputasi, dan membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Ingin tahu lebih lanjut? Hubungi Kami.